TIMES SAMARINDA, SAMARINDA – Kasus bom molotov yang menyeret empat mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) masih menyita perhatian publik. Kali ini, perhatian datang langsung dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), H. Seno Aji, Rabu (3/9/2025) mendatangi Polresta Samarinda. Kehadirannya menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib para mahasiswa yang kini berstatus tersangka.

Seno menegaskan bahwa kunjungannya tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung. Ia ingin memastikan bahwa keempat mahasiswa tersebut mendapat perlakuan yang baik, layak, dan sesuai prosedur.

“Saya hadir di sini bukan untuk mengintervensi jalannya hukum. Tugas saya sebagai Wakil Gubernur adalah memastikan bahwa anak-anak ini, yang masih punya masa depan panjang, diperlakukan secara manusiawi,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa di antara mahasiswa tersebut bahkan sedang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN), sebuah tahap penting dalam pendidikan mereka. Karena itu, ia merasa perlu untuk menyampaikan pesan moral agar semua pihak dapat melihat kasus ini secara lebih bijak.

“Mereka ini calon-calon pendidik dan pemimpin bangsa. Kesalahan yang mereka lakukan tetap harus diproses hukum, tetapi kita juga berkewajiban menjaga agar masa depan mereka tidak hancur begitu saja,” kata Seno dengan nada penuh keprihatinan.

Menurutnya, perlakuan aparat sejauh ini sudah baik. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Samarinda dan jajaran yang dinilainya cukup terbuka, komunikatif, serta memperlakukan para mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.

“Saya sudah berdialog dengan Kapolres, dan alhamdulillah mereka benar-benar menjaga kondisi adik-adik kita. Saya pun sempat berdiskusi langsung dengan para mahasiswa untuk memberi semangat. Ini penting, karena mereka sedang menghadapi tekanan berat,” lanjutnya.

Penangguhan Penahanan Diserahkan ke Aparat dan Kuasa Hukum

Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji berdialog dengan empat mahasiswa dugaan kasus bom molotov. (Foto: Axel for TIMES Indonesia)

Isu penangguhan penahanan yang sempat mencuat, menurut Seno, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Ia menegaskan, hal itu sepenuhnya ranah kuasa hukum dan pihak kepolisian.

Pemerintah daerah, jelasnya, hanya bisa memberikan dukungan moral, memastikan hak-hak hukum mahasiswa dipenuhi, dan menjaga agar tidak ada tindakan diskriminatif dalam penanganan perkara.

“Kalau soal penangguhan, itu bukan wewenang kami. Kami hanya memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan, tanpa ada pelanggaran hak asasi,” tegasnya.

Stabilitas Kaltim Tetap Terjaga

Dalam kesempatan yang sama, Seno juga menyinggung soal kondisi keamanan Kalimantan Timur setelah demonstrasi mahasiswa pada 1 September lalu. Ia menilai bahwa situasi di lapangan cukup kondusif dan terkendali berkat kerja keras aparat keamanan bersama dukungan masyarakat. Bahkan, kata dia, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi khusus karena Kaltim dianggap berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah gelombang aksi massa.

“Tidak ada tindakan represif, tidak ada penahanan yang sewenang-wenang, dan tidak ada kerusakan fasilitas umum yang berarti. Semua demonstran bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur tetap menjadi daerah yang kondusif,” ungkap Seno.

Pesan Humanis untuk Mahasiswa

Dalam dialognya dengan mahasiswa, Seno mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin konstitusi. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar aksi tidak berujung pada tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat luas maupun mahasiswa sendiri.

“Silakan berdemo, karena itu hak kalian. Tetapi sampaikan dengan cara yang santun, jangan sampai menimbulkan kerusakan, dan jangan terjebak provokasi. Setelah menyampaikan aspirasi, kembali ke kampus, kembali belajar, karena itu jauh lebih bermanfaat bagi masa depan,” pesannya.

Selain itu, Seno juga mengapresiasi substansi tuntutan mahasiswa, terutama terkait isu KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) serta persoalan ekologi di Kaltim. Ia menilai bahwa kedua isu tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk persoalan hukum, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Sementara untuk isu lingkungan, ia menegaskan pemerintah provinsi bersama DPRD akan terus melakukan evaluasi dan mencari solusi.

“Pemerintah selalu terbuka untuk berdiskusi. Aspirasi mahasiswa penting, dan harus ditindaklanjuti dengan dialog yang sehat. Kita tidak boleh menutup diri, apalagi di tengah dinamika pembangunan yang cepat. Suara mahasiswa harus tetap kita dengarkan,” tutur Seno Aji. (*)