TIMES SAMARINDA, JAKARTA – Kawasan Kepulauan Madura yang bergabung dengan pengelolaan provinsi Jawa Timur sampai saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum kunjung selesai. Hal ini menjadi perhatian khusus dari DPR RI.

Data BPS 2025 mencatat tingkat kemiskinan di semua kabupaten di Madura masih di atas rata-rata kabupaten di Jawa Timur.

Di Kabupaten Sampang setidaknya 20,83 persen penduduk masih masuk kategori miskin, sementara Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan sebesar 13,41 persen. Prosentase kemiskinan ini berada jauh diatas rata-rata kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,55 persen pada tahun 2025. 

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kepulauan Madura), Willy Aditya menyebut situasi Madura yang bergantung sumber pembiayaan pembangunannya dari pemerintah pusat membuatnya perlu dijadikan perhatian khusus.

Pasca ditiadakannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) situasi pembangunan di Madura menjadi semakin kompleks diatasi.

“Jejak sejarah Madura ini tidak boleh diabaikan dalam proses Indonesia merdeka. Perlawanan Trunojoyo, hingga Resolusi Jihad menjadi catatan penting untuk memberi perhatian khusus kepada Madura,” ucap Willy, Minggu (7/9/2025)

Willy menilai bahwa baik pembangunan fisik infrastruktur, kualitas manusia, dan ekonomi di kepulauan Madura perlu di konsolidir ke dalam satu perencanaan kawasan yang komprehensif.

Menurutnya karakter kepulauan Madura yang memiliki sejumlah kesamaan perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan Madura ke depan bersamaan dengan optimalisasi kekhasan kabupaten masing-masing. 

“Kepulauan ini punya sumber daya ekonomi yang sangat pantas di optimalisasi. Ada Gili Labak dan Gili Iyang di sektor pariwisata Sumenep. Ada hasil alam laut, jagung, garam, dan lainnya yang juga penting dikembangkan menjadi industri yang menyerap tenaga kerja. Madura juga punya potensi besar Ekonomi Biru dan Energi Terbarukan dengan garis pantainya yang panjang,” urainya. 

Dalam pandangannya Kepulauan Madura sangat layak untuk memperoleh perhatian khusus dari Pemerintah Pusat untuk terus mengoptimalkan pembangunan di kawasan Madura. 

Ada banyak sumber daya di kepulauan Madura yang sampai saat ini masih belum dapat dikembangkan karena tidak terkonsolidirnya perencananaan pembangunan dalam satu perencanaan kawasan. 

“Boleh saja pemerintah pusat membuat semacam Otorita, atau Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, atau apapun yang intinya adalah pengembangan strategis kepulauan Madura dalam stategi pengembangan kawasan. Saya akan terus perjuangkan ini bersama teman-teman legislator dari kepulauan Madura. Memajukan Madura ini adalah komitmen bersama,” pungkasnya. (*)