TIMES SAMARINDA, SAMARINDA – Di bawah terik matahari Samarinda, sebuah gelombang protes mengguncang Gedung DPRD Kalimantan Timur. Bukan sekadar demonstrasi biasa, tapi teriakan lantang yang disuarakan oleh Aliansi Mahakam, sebuah gabungan kekuatan dari mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat sipil yang geram. Senin (1/9/2025).

Mereka datang membawa 11 tuntutan, yang menjadi cerminan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di antara semua tuntutan, ada satu yang paling menonjol dan memicu kemarahan publik: penolakan keras terhadap tunjangan mewah anggota DPR. Ini adalah sebuah tamparan bagi wakil rakyat, terutama setelah Presiden sendiri berjanji akan meninjau ulang kebijakan itu.

"Rakyat sudah muak!" seru Syafrudin, juru bicara Aliansi Mahakam, dengan nada yang penuh semangat. Ia menambahkan bahwa aksi ini adalah wujud nyata dari keresahan yang telah lama terpendam, yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dari mahasiswa hingga petani.

"Rancangan RKUHP itu tidak bisa dipercaya, mereka memaksakan pengesahan meskipun banyak rakyat yang menolak," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Aliansi Mahakam membawa tuntutan yang sangat jelas: hapus undang-undang yang merugikan rakyat, dan pastikan tidak ada lagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kalimantan Timur.

"Aksi ini bukanlah main-main," tegasnya.  

Syafrudin menyampaikan ultimatum keras: jika tuntutan mereka diabaikan, mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan menduduki Gedung DPRD. Mereka menuntut agar para pejabat, dari pimpinan DPRD hingga gubernur, berani menghadapi massa dan memberikan jawaban yang pasti.

"Rancangan RKUHP itu tidak bisa dipercaya, rakyat banyak menolak tapi tetap dipaksakan untuk disahkan. Maka dari itu, kami membawa tuntutan jelas, yaitu hapus undang-undang yang tidak pro rakyat dan tegaskan agar di Kaltim tidak ada lagi praktik KKN,” ungkapnya.

Bahkan, semangat mereka tidak surut meski ada insiden kecil seorang mahasiswi sempat pingsan karena kelelahan dan harus mendapat perawatan. Namun, aksi terus berlanjut hingga sore, membuktikan bahwa Aliansi Mahakam tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi mereka.

"Kami tidak akan mundur sampai ketua DPRD dan Gubernur turun menghadapi kami," tegasnya.

Demonstrasi ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi para pengambil keputusan: ketidakpuasan publik terhadap pemerintah masih sangat tinggi.

"Ini bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang kepercayaan terhadap janji-janji akan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat." tambahnya. (*)