TIMES SAMARINDA, SURABAYA – Kondisi infrastruktur di wilayah lereng pegunungan Kabupaten Ponorogo terus menjadi sorotan tajam.

Terbaru, keberadaan jembatan bambu darurat yang menghubungkan Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel dengan Desa Wates Kecamatan Jenangan, memicu keprihatinan luas setelah video anak sekolah yang harus digendong saat melintas, menjadi viral di media sosial.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hj. Atika Banowati, menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral.

Legislator asal dapil X Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi ini menegaskan bahwa meskipun akses tersebut berstatus sebagai jalan kabupaten, urgensi pembenahannya tidak bisa ditawar karena menyangkut keselamatan nyawa dan urat nadi ekonomi masyarakat setempat.

"Kami dari Komisi D akan terus membantu mengupayakan agar ada kepastian pembangunan jembatan tersebut, mengingat jalur ini merupakan jalan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Atika Banowati, Minggu (18/1/2026). 

Politisi senior ini menjelaskan bahwa sinergi antara Polres Ponorogo dan Pemkab Ponorogo saat ini sudah mulai berjalan untuk menangani jembatan tersebut secara darurat. 

Namun, untuk pembangunan permanen, pihaknya mendorong agar anggaran segera dikucurkan melalui skema dana tanggap darurat atau bantuan dari BNPB. Hal ini menjadi krusial mengingat cuaca ekstrem yang terus membayangi wilayah Jawa Timur.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Atika juga memberikan peringatan keras terkait keselamatan warga di daerah rawan bencana. 

Ia berkaca pada tragedi longsor di Sarangan baru-baru ini yang mengakibatkan tujuh sepeda motor tercebur ke jurang. Kejadian itu menjadi alarm bagi wilayah Ponorogo yang memiliki topografi serupa di lereng perbukitan.

"Masyarakat harus lebih hati-hati dan waspada terhadap cuaca yang sangat ekstrem belakangan ini. Kami juga meminta kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait supaya lebih siaga dan waspada di titik-titik rawan," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Jatim telah menjadwalkan rapat kerja dalam waktu dekat dengan sejumlah OPD mitra kerja. 

Agenda utama rapat tersebut adalah memetakan titik bencana serta memastikan kesiapan anggaran mitigasi untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur lebih lanjut akibat cuaca ekstrem. 

Di tengah dinamika politik lokal yang tengah berlangsung, Atika memastikan fungsi pengawasan dewan tidak akan kendor demi menjamin pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu. (*)